Pages

Tampilkan postingan dengan label Pengantar Hukum Bisnis. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Pengantar Hukum Bisnis. Tampilkan semua postingan

Selasa, 22 Oktober 2013

Bagian-Bagian Perjanjian

         Suatu perjanjian terdiri dari beberapa bagian, yaitu bagian essentialia, bagian naturalia dan bagian accidentalia. Beberapa literatur menyebut pembagian ini sebagai unsur-unsur perjanjian, yaitu unsur essetialia, unsur naturalia dan unsur accidentalia. Di artikel ini saya mengikuti istilah yang digunakan oleh Herlien Budiono, yaitu bagian-bagian perjanjian, untuk membedakannya dari unsur-unsur perjanjian.

  • Bagian essentialia

Bagian essentialia merupakan bagian dari suatu perjanjian yang harus ada. Sehingga apabila bagian tersebut tidak ada, maka perjanjian tersebut bukanlah perjanjian yang dimaksud oleh pihak-pihak.1 Contoh bagian essentialia adalah kata sepakat di antara para pihak dan suatu hal tertentu. Sehingga tanpa keduanya tidak akan terdapat suatu perjanjian.
Contoh lain adalah barang dan harga barang yang harus ada pada perjanjian jual beli. Apabila isi dari perjanjian tersebut hanya meliputi barang dan tidak terdapat harga, maka perjanjian itu tidak dapat digolongkan sebagai jual beli, melainkan memenuhi unsur tukar menukar.

  • Bagian naturalia

Bagian naturalia adalah bagian dari suatu perjanjian yang menurut sifatnya dianggap ada tanpa

Asas-Asas Perjanjian

Secara umum dikenal tiga asas perjanjian, yaitu asas konsensualisme, asas kekuatan mengikat dan asas kebebasan berkontrak. Menurut Herlien Budiono, ketiga asas tersebut perlu ditambah dengan asas keseimbangan, sehingga lebih sesuai dengan keadaan di Indonesia.1

  • Asas konsensualisme (consensualisme)

Pada mulanya suatu kesepakatan atau perjanjian harus ditegaskan dengan sumpah. Namun pada abad ke-13 pandangan tersebut telah dihapus oleh gereja.2 Kemudian terbentuklah paham bahwa dengan adanya kata sepakat di antara para pihak, suatu perjanjian sudah memiliki kekuatan mengikat.
Asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang mensyaratkan adanya kesepakatan sebagai syarat sahnya suatu perjanjian. Meskipun demikian, perlu diperhatikan bahwa terhadap asas konsensualisme terdapat pengecualian. Yaitu dalam perjanjian riil dan perjanjian formil yang mensyaratkan adanya penyerahan atau memenuhi bentuk tertentu yang disyaratkan oleh undang-undang.3

  • Asas kekuatan mengikat (verbindende kracht der overeenkomst)

Asas ini juga dikenal dengan adagium pacta sunt servanda. Masing-masing pihak yang terikat dalam suatu perjanjian harus menghoarmati dan melaksanakan apa yang telah mereka perjanjikan dan tidak boleh melakukan perbuatan yang menyimpang

SYARAT – SYARAT SAHNYA PERJANJIAN

Dalam kejadian sehari-hari. Setiap peristiwa hukum yang terjadi entah dengan jual beli, sewa menyewa, perjanjian tukar menukar dan perjanjian utang piutang. Untuk sementara, selalu dikatakan bahwa perjanjian itu sudah sah, jika telah tercapai kesepakatan. Namun masih ada hal pokok yang harus diperhatikan sehingga sahnya perjanjian itu. Syarat sahnya perjanjian, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1320 BW yaitu:
  • Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
  • Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;.
  • Sutu hal tertentu;
  • Suatu sebab yang legal/ halal.
Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subjektif, karena mengenai orang-orangnya atau subjeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir dinamakan syarat-syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu[1]. Keempat hal tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:
Kesepakatan (Toesteming/ izin) kedua belah pihak.
Syarat pertama sahnya kontrak adalah adanya kesepakatan atau consensus antara pihak. Kesepakatan ini diatur dalam Pasal 1320 ayat 1 BW. Dengan sepakat atau juga dinamakan perizinan,